Soal-Jawaban-Softskill

 Soal-Jawaban

1.    Apa yang anda ketahui tentang perekonomian Indonesia?

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :
·         Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
  1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
 Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
  1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
  2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
·         Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
1.      Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
2.     Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3.     Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
4.     Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

·         Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen.

(1)   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2)   Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4)   Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

2.   Jelaskan masalah yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang!

Menghadapi perkonomian di masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia mulai semakin dekat dengan era globalisasi ekonomi yang tak lagi bisa dihindari.  Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutan The 2th Islamic Economics and Finance Research Forum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2013). mengungkapkan setidaknya terdapat delapan peringatan yang harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian dimasa depan. Kedelapan poin ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
o      Poin pertama dari peringatan tersebut adalah perekonomian di masa kedepan akan semakin terintegrasi ditandai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada tahun 2015. "Globalisasi ekonomi ini tidak dapat kita cegah, kompetisi akan semakin ketat, semua itu memberi peluang sekaligus tantangan bagi kita" ujarnya.  
o          Kedua, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukan intervensinya terhadap perekonomian. "Negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka dia tidak akam mampu mengembang daya saing produk dalam negerinya. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita," lanjutnya.
o       Peringatan ketiga adalah semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta  tuntutan untuk meningkatan kualitas kehidupan umat manusia. Hal ini akan dibarengi dengan makin tingginya tuntutan akan pembanguan ekonomi berkelanjutan yang merupakan peringatan keempat bagi Indonesia. Hatta menambahkan poin kelima yang haru smenjadi perhatian adalah bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur terutama kawasan Asia Pasifik. Saat ini  tercatat 48% pedagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.  "53% GDP dunia ada dikawasan ini serta 70% iklim investasi tergantung pada kawasan ini," jelasnya.
o      Keenam, lanjut Hatta, negara-negara barat akan mulai mengalami penuaan dimana lebih dari separuh penduduk dibelahan dunia barat dalam kondisi tua tahun 2025. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya regenerasi yang membuat penduduk di Asia akan menjadi semakin produktif. "Soal produktifitas ini juga menjadi tantangan bagi SDM kita," katanya. Dua peringatan terakhir yang harus diperhatikan indonesia adalah dunia tengah merumuskan tataran ekonomi global, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan, dan berkelanjutan.
o      Serta poin kedelapan adalah sekitar 23% penduduk di dunia merupakan umat islam yang tersebar diberbagai macam negara, yang akan memberikan kontribusinya kepada perekonomian dunia melalui konsep ekonomi syariah.(Dny/Shd)

3.    Sebutkan 6 indikator pengelolaan hutang Indonesia membaik versi Indonesia!

Jakarta -Pemerintah bingung karena masalah utang Indonesia terus dipersoalkan. Padahal saat ini pengelolaan utang Indonesia semakin membaik yang dilihat dari berbagai indikator. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto mengatakan indikator yang menyatakan pengelolaan utang membaik adalah:
Ø  Pertama, utang nominal bertambah tapi PDB naik tajam sehingga rasio utang/PDB turun tajam terutama sejak 2005.
Ø  Kedua, tambahan pinjaman luar negeri netto negatif sejak 2005, artinya Indonesia membayar pinjaman luar negeri jauh lebih besar dari penarikan pinjaman baru. 
Ø  Ketiga, utang yang bertambah (nominalnya) adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SUN & Sukuk) rupiah yang diterbitkan di dalam negeri agar dapat mengurangi pinjaman luar negeri sekaligus mendorong pengembangan pasar modal. 
Ø  Keempat, rezim sebelum Pemerintahan saat ini mengandalkan penjualan aset negara melalui privatisasi dan penjualan aset bank rekap. "Kwik Kian Gie termasuk yang 'mengamini' penjualan aset ke asing, meskipun sekarang bilang ketika itu dia tidak berdaya," tegas Rahmat kepada detikFinance, Senin (22/6/2009).
Ø  Kelima, dalam sejarah kredit rating RI, selama rezim sebelum SBY pernah mengalami 'SELECTIVE DEFAULT' 2 kali. Rahmat menjelaskan, artinya perekonomian negara dianggap brengsek dan tidak bisa bayar utang. "Sejak 2005 peringkat RI membaik dan tahun 2009 Moody's justru memperbaiki outlook rating RI dari stable ke POSITIF, meskipun di tengah krisis banyak negara rating turun termasuk negara maju seperti Jepang, UK dan kemungkinan AS," tegasnya.
Ø  Keenam, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas bagian anggaran pengelolaan utang.  "Artinya khusus untuk pengelolaan utang, BPK telah memberikan nilai terbaik baik, meskipun LKPP secara keseluruhan masih disclaimer karena masih adanya kelemahanpengeloaan keuangan di berbagai Kementerian/Lembaga," tutur Rahmat.
Ia menjelaskan, setiap penambahan utang harus melalui mekanisme APBN dengan persetujuan DPR. Pengelolaannya dilakukan Pemerintah (Menkeu, Meneg PPN/Ketua Bappenas, BI,) dan pengawasan pasar Surat Berharga Negara (SUN dan Sukuk) oleh Bapepam-LK. "Selalu dilakukan rekonsiliasi data utang secara periodik oleh Depkeu dan BI," tambah Rahmat.
Dikatakannya, pengumuman Moody's pada 11 Juni 2009 mengakui dalam hal utang, Indonesia masih dalam batas aman. Moody's beberapa waktu lalu memang menaikkan outlook peringkat utang Indonesia dari 'stabil' menjadi 'positif'. Ia juga mengungkapkan, rasio utang Indonesia terus turun:
  • Tahun 1995: 29%
  • Tahun 1996: 24%
  • Tahun 1997: 38%
  • Tahun 2009: 32%.
"Ini jelas lebih rendah dari sebelum masa krisis 1998," pungkas Rahmat.

4.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan nusantara!

Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).
   Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).  

5.    Sebutkan manfaat pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur!

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti sarana  transportasi, telekomunikasi, sistem penyediaan tenaga listrik, sistem penyediaan air bersih, irigasi, dan sanitasi.  Infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Sarana dan prasarana lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Hal tersebut dapat terlihat dari kenyataan bahwa daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.
Infrastruktur membuat masyarakat lebih mudah berkomunikasi dan dapat lebih membuka cakrawala masyarakat. Ketersediaan infrastruktur memungkinkan pula pertemuan budaya antar masyarakat yang dapat membangun toleransi dan melumerkan sekat budaya antar masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sebagai jaringan yang menyatukan berbagai wilayah secara nasional dan ketersediaan prasarana wilayah pada kawasan-kawasan perbatasan mendukung aspek pertahanan dan keamanan. Di samping itu, dengan ketersediaan infrastruktur kota, maka akan mendukung peran kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, sebagai penggerak kegiatan ekonomi, dan sebagai sumber kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Demikian pula ketersediaan infrastruktur pedesaan, akan mendukung pemasaran produk pertanian dan pemberian nilai tambah produksi masyarakat perdesaan.
Hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memang belum menemui titik keseragaman. Investasi infrastruktur di suatu negara memiliki timbal hasil yang sangat tinggi, sehingga dengan begitu berperan untuk menghasilkan stimulasi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara relatif tinggi, sehingga output aggregate merupakan modal penting untuk mendorong investasi infrastruktur oleh negara.
Apabila hal ini direlasikan dengan fakta di Indonesia memperlihatkan bahwa kedua pola tersebut telah terjadi, tentu dengan dimensi yang berbeda dengan negara lain. Jaringan infrastruktur memegang peranan penting dalam memfasilitasi arus barang, jasa, dan manusia maupun finansial secara lintas pulau dan kota-kota di Indonesia serta menjadi penentu bagi upaya mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini. Jadi, paparan di atas meyakini bahwa investasi infrastruktur dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang diperoleh masih menjadi kendala untuk melakukan investasi infrastruktur lebih jauh.
6.    Sebutkan dan jelaskan tiga faktor berkembangnya sektor industri di Indonesia!

1.         Kekayaan alam yang melimpah berupa barang tambang,hasil hutan,dan hasil pertanian.
2.        Letak kawasan industri yang sangat strategis sehingga memudahkan pemasaran.
3.   Bentuk negara kepulauan sehingga memudahkan jaringan lalu lintas air berkembang denganbaik serta memiliki kapasitas angkut yang besar.
4.       Jumlah penduduk yang besar sebagai faktor tenaga kerja dan faktor pemakai (konsumen).
5.        Adanya kerja sama dari segi permodalan dengan negara asing.
6.     Ketersediaan dari negara-negara asing/besar sebagai pemilik modal untuk menanamkan modalnya di indonesia.
7.        Undang-undang penanaman modal asing di indonesia sifatnya saling menguntungkan.
8.        Adanya kerja sama badan industri yang bersifat regional dan internasional.

7.    Sebutkan dan jelaskan tiga indikator dalam pembangunan ekonomi!

a.    Indikator pembangunan moneter
1.             Pendapatan perkapita
2.            Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih  (Net Economic Welfare) 
Diperkenalkan William Nordhaus dan James Tobin (1972), menyempurnakan nilai-nilai GNP  untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, dengan dua cara
a.    Koreksi Positif : Memperhatikan waktu  senggang (leisure time) dan perekonomian  sektor informal.
b.   Koreksi Negatif : Kerusakan lingkungan oleh  kegiatan pembangunan.

b.   Indikator pembangunan non moneter
1.         Indikator Sosial
Oleh Backerman ; dibedakan 3 kelompok :
Ø  Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional, dipelopori oleh  Collin Clark dan Golbert dan Kravis.
Ø  Penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan  dengan mempertimbangkan tingkat harga berbagai negara.
Ø  Usaha untuk membandingkan tingkat  kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan  data yang tidak bersifat moneter (non monetary  indicators). Indikator non moneter yang disederhanakan (modified non-monetary  indicators).
2.        Indeks Kualitas Hidup dan  Pembangunan Manusia (IPM)
Morris D : Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualitas Hidup (IKH) yaitu gabungan tiga faktor :
1.    Tingkat Harapan Hidup
2.   Angka Kematian
3.    Tingkat Melek Huruf.
Sejak tahun 1990 UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Human Development Index = HDI) :
1.    (1). Tingkat harapan hidup
2.   (2). Tingkat melek huruf masyarakat dan
3.    (3). Tingkat pendapatan riil perkapita masyarakat
4.   berdasarkan daya beli masing-masing negara.
Besarnya indeks 0 s/d 1. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusianya tinggi demikian sebaliknya.
c.    Indikator Campuran
BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas) Pendidikan : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf & tingkat partisipasi pendidikan.
a.    Kesehatan - rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan.
b.   Perumahan - sumber air bersih & listrik, sanitasi & mutu rumah.
c.    Angkatan Kerja - partisipasi tenaga kerja, jml jam kerja, sumber  penghasilan utama, status pekerjaan.
d.    Keluarga Berencana dan Fertilisasi - penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga  kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat  kontrasepsi.
e.    Ekonomi - tingkat konsumsi perkapita.
f.     Kriminalitas - jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan  pertahun, jumlah perkosaan pertahun.
g.    Perjalanan wisata - frekuensi perjalanan wisata pertahun.
h.   Akses di media massa - jumlah surat kabar, jumlah radio dan jumlah televisi.

8.   Sebutkan ciri-ciri utama perekonomian Indonesia!

1)           Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip hamoni.
2)          Manusia dipandang secara utuh, bukan semata - mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.
3)          Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah agalitarianisme atau kemerataan sosial.
4)          Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
5)          Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

9.    Sebutkan dan jelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi!

Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna  mengatasi berbagai permasalahan ekonomi:
1.            Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/ anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.
2.           Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/ bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank.
3.           Kebijakan segi penawaran
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
4.           Kebijakan Energi
Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.
5.           Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.
6.           Kebijakan Neraca Pembayaran
Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing.

10.“Mendapatkan keuntungan atau laba dengan maksimal dengan biaya atau usaha yang minimal” menurut anda pernyataan ini benar apa salah? Jelaskan!

      Menurut saya pernyataan diatas adalah benar. Karena ada 2 cara untuk meningkatkan keuntungan, yaitu :
o   Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya seefektif mungkin.
o   Jika biaya ditekan seminimal mungkin, maka secara tidak langsung akan meningkatkan laba.

Referensi:

Komentar

Postingan Populer